BI Masih Tahan BI Rate 6,75%

Dunia-Hijau. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) di level 6,75%, dengan melihat kondisi perekonomian dunia yang terus membaik.

“Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate (suku bunga acuan) di level 6,75%, yang dipandang masih sesuai dalam menjaga kegiatan perekonomian,” tukas Gubernur BI Darmin Nasution, dalam Konferensi Pers Hasil RDG Triwulan II 2011 di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 12 Juni 2011.

Angka BI rate tersebut, lajutnya, dinilai sesuai dengan perekonomian Indonesia, karena masih terjaganya stabilitas perekonomian dan masih derasnya aliran masuk modal asing (capital inflow).

“Kita masih menjaga tekanan stabilitas perekonomian khususnya dari harga komoditas global yang masih tinggi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, sampai semester satu berakhir, Neraca Perdagangan Indonesia masih surplus akibat masih derasnya capital inflow dan Penanaman Modal Asing (PMA), pun neraca berjalan yang masih surplus meski ada penurunan.

“Nah, ini ada kaitannya dengan impor domestik yang semakin besar, terutama minyak dan gas. Inflow masih terus berlanjut seiring dengan ekonomi domestik yang masih positif,” tandasnya.

Sampai akhir 2011, BI optimis tekanan inflasi dapat dijaga sesuai target pemerintah di kisaran 5% plus minus 1%, dengan catatan tidak ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga (administered prices) dan terjaganya pasokan bahan makanan.

“Ke depan inflasi akan tetap terkendali, dan akan lebih rendah bila tidak ada kebijakan pemerintah terkait energi, dan stabilnya pasokan bahan pangan,” pungkas Darmin.

AKKI: Transaksi Kartu Kredit Capai Rp72,7 Triliun

Dunia-Hijau. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mencatat, sampai Mei 2011, nilai transaksi kartu kredit mencapai Rp72,7 triliun atau tumbuh 15%, kendati beberapa waktu lalu sempat terpapar kasus miring dengan kematian seorang nasabah Citibank.

“Jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia sampai Mei 2011 sebanyak 14,062 juta atau tumbuh 11,5%. Sedangkan nilai transaksinya sebesar Rp72,7 triliun atau tumbuh sebesar 15%. Dengan ini berarti rata-rata nilai transaksi kartu kredit per bulan mencapai Rp14,5 triliun,” ungkap Dewan Eksekutif AKKI Dodit Probojakti, kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2011.

Adapun nilai transaksi tersebut diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai 30% di semester kedua 2011, dengan datangnya musim liburan sekolah, Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, serta Natal dan Tahun Baru.

“Dimana transaksi kartu kredit biasanya akan naik antara 20-30% pada periode tersebut,” tandas Dodit.

Sementara untuk total kredit yang dikucurkan oleh 20 bank penerbit, lanjutnya, sampai Mei 2011 meningkat sebesar 38,6%, kurang lebih sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Jika dilihat dari statistik itu, AKKI berpendapat bahwa kasus yang terjadi di salah satu bank asing penerbit kartu kredit pada bulan Maret 2011 lalu tidak membawa pengaruh signifikan terhadap industri kartu kredit di Indonesia, karena baik jumlah kartu kredit, jumlah transaksi, dan nilai transaksi tetap dapat tumbuh antara 8-15%,” pungkasnya.

BI Masih Belum Atur Gaji Bankir

Dunia-Hijau. Terkait permintaan Finansial Stability Board (FSB) untuk mengatur remunerasi gaji dan bonus bankir, Bank Indonesia (BI) menilai, untuk Indonesia tingkat gaji dan bonus masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju.

“Lah itu kan sebenarnya pembahasan di G-20, dimana itu masih berjalan terus. Jangan pernah menganggap itu sudah harus dilaksanakan, walaupun di negara maju persoalan bonus dan gaji itu agak menonjol,” tutur Gubernur BI Darmin Nasution, kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2011.

Dalam pembahasannya di forum pengkajian keuangan di FSB, disebutkan bahwa seluruh anggota FSB termasuk Indonesia meminta mengatur kompensasi di sektor perbankan masing-masing agar tidak menimbulkan moral hazard dan risiko yang berlebihan pada kemudian hari.

FSB sendiri merupakan forum pengkajian keuangan yang diberi mandat negara kelompok G-20 untuk menyusun prinsip kompensasi. Hal itu dilakukan setelah renumerasi eksekutif lembaga keuangan dunia dipandang sebagai penyebab utama timbulnya risiko saat krisis global pada 2008.

Bank sentral mencatat saat ini perbankan di Indonesia bisa dibilang kurang efisien, dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Untuk itu, BI menerapkan beberapa aturan untuk meningkatkan efisiensi perbankan, salah satunya melalui Kebijakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

BI mencatat, biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan mencapai 88,6%. Tingginya BOPO tersebut salah satunya dikarenakan faktor biaya gaji yang tinggi.

Belum lama ini, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Wimboh Santoso mengatakan, semakin tinggi BOPO maka bank tersebut semakin tidak efisien.

“Yang menyebabkan BOPO tinggi itu adalah komponen suku bunga dan terutama masalah biaya gaji. Di Malaysia sendiri BOPO hanya sebesar 40%, itu berarti bank-bank di Malaysia sangat efisien,” kata Wimboh.

CIMB Niaga menduduki Peringkat Pertama

Hijau-Daun.Bank CIMB Niaga menduduki Peringkat Pertama pada Rating Bank Versi Infobank 2011 dengan predikat “sangat bagus”. Satu-satunya bank yang mendapat predikat “tidak bagus” adalah Bank Pundi. 

Kinerja perbankan selama 2010 menunjukkan kinerja yang positif. Kinerja biru perbankan selama 2010, tercermin dari hasil riset yang dikeluarkan Biro Riset infobank yang bertajuk “Rating 120 Bank Versi -nfobank 2011″.

Biro Riset Infobank (Birl) melakukan kajian terhadap 120 bank berdasarkan laporan keuangan bank selama 2010, yang dipublikasikan.

Menurut Chief of Research Biro Riset Infobank, Ateng Anwar Darmawaijaya, Biro Riset Infobank melakukan kajian pada perbankan berdasarkan lima kriteria. Pertama, permodalan, yaitu CAR. Kedua, aktiva produktif, yaitu NPL dan Pemenuhan PPAP. Ketiga, Rentabilitas, yaitu ROA dan ROE. Keempat, Likuiditas, yaitu LDR dan Pertumbuhan Kredit dibandingkan dengan Pertumbuhan dana. Kelima, efisiensi, yaitu Beban Pendapatan Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional dan NIM.

Sedangkan kajian yang dilakukan Birl pada riset perbankan ini membagi bank dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya modal. Besarnya modal ini terbagi dalm tiga kelas.

Pertama, bank-bank dengan modal di atas Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun. Kedua, bank-bank dengan modal Rp1 triliun sampai dengan Rp10 triliun. Ketiga, bank-bank dengan modal Rp100 miliar sampai di bawah Rp1 triliun.

“Bank-bank yang bermodal di atas Rp10 triliun sampai Rp50 triliun yang menyabet predikat “sangat bagus”, di antaranya Bank CIMB Niaga, BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri, BCA dan PaninBank serta BNI,” kata Ateng, kepada wartawan, saat press conference Rating 120 Bank Versi Infobank, di Jakarta, Selasa, 31 Mei 2011.

Ateng menambahkan, bagi bank yang masuk dalam kriteria modal Rp1 triliun dampai Rp10 triliun yang mendapat predikat “sangat bagus” di antaranya, Bank BTPN, Bank Jatim, Bank Jabar Banten, Bank Syariah Mandiri, PermataBank, Bank Kaltim, Bank Riau Kepri, Bank BTN dan Bank Sumut serta Bank Mayapada.

Sedangkan bank-bank yang masuk dalam kelompok bank bermodal Rp100 miliar sampai dengan kurang dari Rp1 triliun yang memperoleh predikat “sangat bagus” di antaranya, Bank Kalbar, Bank Saudara, Bank Lampung, Bank Jambi, Bank Sulsel, Bank NTB, Bank Sumsel Babel, Bank Kesejahterann Ekonomi, dan Bank BPD Kalsel serta Bank Nagari.

Ateng juga menjelaskan, rating yang dilakukan Birl ini hanya didasarkan pada laporan keuangan bank selama dua tahun terakhir. “Kami juga tidak memasukkan unsur manajeman maupun pelanggaran yang dilakukan oelh bank,” ujarnya.

Pada bagian lain, Ateng juga menjelaskan, pada rating tahun ini ada dua bank yang tidak memenuhi syarat untuk di rating yaitu, BNI Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Karena kedua bank ini baru lahir pada 2010.

“Sedangkan Bank Pundi adalah satu-satunya bank yang berpredikat “tidak bagus” karena kinerjanya masih dalam pemulihan. Sebelumnya Bank Pundi adalah Bank Eksekutif yang kinerjanya terbakar kredit macet dan modalnya tergerus sejak 2009,” jelas Ateng.