BI Masih Belum Atur Gaji Bankir

Dunia-Hijau. Terkait permintaan Finansial Stability Board (FSB) untuk mengatur remunerasi gaji dan bonus bankir, Bank Indonesia (BI) menilai, untuk Indonesia tingkat gaji dan bonus masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju.

“Lah itu kan sebenarnya pembahasan di G-20, dimana itu masih berjalan terus. Jangan pernah menganggap itu sudah harus dilaksanakan, walaupun di negara maju persoalan bonus dan gaji itu agak menonjol,” tutur Gubernur BI Darmin Nasution, kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2011.

Dalam pembahasannya di forum pengkajian keuangan di FSB, disebutkan bahwa seluruh anggota FSB termasuk Indonesia meminta mengatur kompensasi di sektor perbankan masing-masing agar tidak menimbulkan moral hazard dan risiko yang berlebihan pada kemudian hari.

FSB sendiri merupakan forum pengkajian keuangan yang diberi mandat negara kelompok G-20 untuk menyusun prinsip kompensasi. Hal itu dilakukan setelah renumerasi eksekutif lembaga keuangan dunia dipandang sebagai penyebab utama timbulnya risiko saat krisis global pada 2008.

Bank sentral mencatat saat ini perbankan di Indonesia bisa dibilang kurang efisien, dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Untuk itu, BI menerapkan beberapa aturan untuk meningkatkan efisiensi perbankan, salah satunya melalui Kebijakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

BI mencatat, biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan mencapai 88,6%. Tingginya BOPO tersebut salah satunya dikarenakan faktor biaya gaji yang tinggi.

Belum lama ini, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Wimboh Santoso mengatakan, semakin tinggi BOPO maka bank tersebut semakin tidak efisien.

“Yang menyebabkan BOPO tinggi itu adalah komponen suku bunga dan terutama masalah biaya gaji. Di Malaysia sendiri BOPO hanya sebesar 40%, itu berarti bank-bank di Malaysia sangat efisien,” kata Wimboh.